Source: Generate AI
Pertanyaan “skincare wajib halal atau tidak?” kini sudah punya jawaban tegas. Sebagai perusahaan yang setiap hari menangani maklon skincare, kami melihat langsung bagaimana aturan ini mengubah cara brand owner merencanakan produknya.
Berdasarkan penahapan yang diatur pemerintah, seluruh produk kosmetik yang beredar di Indonesia wajib sudah bersertifikat halal paling lambat 17 Oktober 2026. Artinya, batas waktunya tinggal hitungan hari. Berikut hal-hal yang menurut kami perlu kamu perhatikan.
Halal Bukan Sekadar Soal Bahan
Banyak brand owner mengira sertifikasi halal hanya memeriksa daftar bahan. Faktanya, penilaian mencakup bahan baku, proses produksi, hingga potensi kontaminasi silang. Bahkan, pemilihan nama produk ikut diperhatikan dalam proses sertifikasi. Karena itu, halal harus dipikirkan sejak tahap formula, bukan di akhir ketika produk sudah jadi.
1. Kenali Titik Kritis Bahan
Dalam pengembangan formula, kami selalu memeriksa bahan yang berpotensi menjadi titik kritis halal, misalnya bahan turunan hewani seperti kolagen, gliserin, atau asam lemak tertentu, serta pelarut yang mengandung alkohol. Kalau sumber bahan tidak jelas, risikonya bukan hanya gagal sertifikasi, tapi juga harus mengganti formula di tengah jalan.
Baca Juga: Skincare Halal: Formula Bebas Alkohol, Fragrance, Animal Derived
2. Pastikan Fasilitas Produksi Mendukung
Sertifikat halal produk berkaitan erat dengan proses di fasilitas produksinya. Alur produksi, penyimpanan bahan, dan kebersihan lini produksi harus bisa dipertanggungjawabkan. Sebagai brand owner, kamu berhak menanyakan bagaimana partner maklon menjaga produk halal tidak tercampur dengan bahan atau produk yang tidak sesuai ketentuan.
3. Pahami Alur Sertifikasi
Proses sertifikasi halal melibatkan beberapa pihak: BPJPH sebagai regulator, Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) yang melakukan pemeriksaan dan pengujian, serta MUI yang menetapkan fatwa kehalalan.
Diskusikan sejak awal siapa yang mengurus pengajuan, dokumen apa yang perlu kamu siapkan, dan berapa lama estimasi prosesnya, supaya jadwal peluncuran produk tidak meleset.
4. Perhatikan Konsekuensi Jika Tidak Patuh
Pemerintah telah menyiapkan sanksi administratif berjenjang bagi pelaku usaha yang tidak memenuhi kewajiban sertifikasi halal. Selain risiko regulasi, konsumen juga kini semakin kritis. Label halal makin sering menjadi pertimbangan saat membeli skincare, sehingga sertifikasi halal juga berfungsi sebagai nilai tambah kepercayaan terhadap brand.
5. Integrasikan dengan Perizinan Lain
Halal berjalan beriringan dengan perizinan BPOM. Susun timeline yang mempertimbangkan keduanya, agar tidak ada dokumen yang terlewat. Dari pengalaman kami, brand yang merencanakan dua perizinan ini sekaligus cenderung lebih siap saat produk siap dipasarkan.
Produk Skincare dan Kosmetik Halal bagi Perusahaan Maklon?
Kami melihat sertifikasi halal bukan sekadar beban administratif, melainkan investasi jangka panjang bagi brand. Partner maklon skincare yang baik seharusnya proaktif: menjelaskan status bahan, terbuka soal proses, dan membantu brand owner memahami langkah yang perlu ditempuh, bukan baru mengingatkan ketika produk sudah siap edar.
Kewajiban halal untuk kosmetik adalah realitas baru yang harus dihadapi setiap brand skincare di Indonesia. Dengan memilih bahan yang tepat, fasilitas produksi yang mendukung, serta alur sertifikasi yang jelas sejak awal, brand kamu bisa lebih siap menghadapi aturan ini.
Jika kamu masih bingung bagaimana menyiapkan produk skincare yang sesuai ketentuan halal, PT. Gemma Natura Lestari (GNL) siap menjadi teman diskusi. Konsultasikan kebutuhan formula dan perizinan brand kamu bersama tim GNL, dan mulai langkah produksi dengan perencanaan yang matang.
Hubungi kami sekarang, untuk dapatkan konsultasi gratis sekarang!
Baca Juga: Sertifikasi Halal dan BPOM untuk Skincare: Apa yang Harus Diketahui?
